Forum Pengurangan Risiko Bencana Gandeng MAP FISIP UMRAH Lakukan Diskusi Publik

0
288760
Poster Diskusi Publik yang ditaja oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau dengan MAP FISIP UMRAH dan HIMAP (Himpunan Mahasiswa MAP) dan MAP Corner, Minggu, 02 Mei 2021

Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kepulauan Riau gandeng Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji lakukan Diskusi Publik. Diskusi Publik yang ditaja oleh Forum PRB Kepulauan Riau mengangkat tema “Sedia Payung Sebelum Hujan; Kenali Bahayanya, Kurangi Risikonya”. Tema ini dipilih mengingat bahwa Kepulauan Riau merupakan daerah yang rawan bencana. Bahkan awal tahun 2021, telah terjadi dua kali banjir dengan volume yang sangat tinggi di beberapa lokasi ibu kota.

Ketua Forum PRB Kepri, Drs.H.Nazaruddin, M.H. mengatakan bahwa diskusi publik ini menjadi langkah awal untuk menyadarkan masyarakat serta pemangku kepentingan bahwa bencana adalah masalah yang setiap saat dan setiap waktu dapat terjadi dan menimpa siapapun. Oleh karena itu Forum PRB punya kewajiban moral untuk membantu pemerintah dalam hal pengurangan risiko bencana. “Diskusi semacam ini akan membantu menyadarkan masyarakat dan pemerintah akan risiko bencana yang dapat mengancam sewaktu-waktu”, terang Tok Nazar sapaan akrabnya.

Pada kesempatan yang lain, Koordinator Bidang Advkasi, Regulasi dan Kebijakan Forum PRB, H. Ary Satya Dharma, S.Sos., M.Si menjelaskan bahwa soal bencana merupakan persoalan bersama. Oleh karena itu peran Pentahelix (Pemerintah termasuk TNI/POLRI, Perguruan Tinggi, Dunis Usaha, Media, dan Masyarakat) menjadi signifikan. “Melalui kewenangan yang dimiliki masing-masing tersebutlah maka persoalan bencana baik pra bencana, penanganan bencana maupun pasca bencana dapat dilakukan secara terpadu”, pungkas Ary.

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si yang juga selaku Koordinator Program Magister Administrasi Publik mengatakan bahwa pemerintah adalah penanggungjawab utama terkait dengan masalah bencana. Namun keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah perlu didukung oleh semua pihak yang berkepentingan. Kahadiran Forum PRB merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas keterbatasan tersebut sehingga semua pihak harus bahu membahu dalam melakukan mitigasi bencana maupun penanganan bencana dan pasca bencana, ujar Doktor alumni Universitas Muhammadiyah Yogjakarta ini.

Dr. Rudi Subiyakto, MA sebagai Ketua Kluster: Disaster Policy and Management, Local Politic and Regional Autonomy pada Program MAP FISIP UMRAH menjelaskan bahwa kemitraan tidak bisa dihindari dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah ditengah keterbatasan yang ada. “Hasil penelitian disertasi yang saya lakukan menunjukkan bahwa pemerintah harus terbuka dengan stakeholder dan shareholder yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Apalagi berbicara tentang bencana yang setiap saat dan setiap waktu mengintai Indonesia termasuk Kepulauan Riau”, ungkap Doktor Alumni Universitas Diponegoro. (03/05/2021)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here